SANGGAU – Wakil Bupati Sanggau, Susana Herpena, S.Sos., M.H., secara resmi membuka kegiatan Focus Group Discussion(FGD) Pemetaan Aktor Penguatan Mekanisme Perlindungan Pekerja dan Pencegahan Kerja Paksa, Perbudakan Modern serta Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Aula Kantor Bapperida Kabupaten Sanggau, Senin (26/1).

Dalam sambutannya, Wabup menegaskan bahwa sektor kelapa sawit memiliki peran strategis bagi perekonomian nasional dan daerah, namun masih dihadapkan pada berbagai persoalan serius terkait perlindungan tenaga kerja, khususnya di wilayah perkebunan terpencil.

Menurutnya, keterbatasan akses membuat buruh perkebunan rentan terhadap eksploitasi, kekerasan, hingga praktik TPPO. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sinergi antar pemangku kepentingan dalam upaya perlindungan pekerja.

Wabup juga menekankan bahwa Kabupaten Sanggau telah memiliki Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO yang akan diperkuat melalui penyusunan Rencana Aksi Daerah.

Melalui FGD ini, diharapkan dapat terpetakan peran dan tanggung jawab para pihak, sehingga perlindungan hak-hak buruh perkebunan sawit dapat semakin optimal, sejalan dengan visi Sanggau Maju, Berkelanjutan dan Berkeadilan.

Pada kesempatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Sanggau juga menyampaikan apresiasi kepada Lembaga Teraju Indonesia bersama Yayasan Integritas Justitia Madani Indonesia (IJMI) yang telah memfasilitasi kegiatan ini sebagai bentuk nyata komitmen perlindungan hak-hak buruh perkebunan sawit.