SANGGAU, 25 November 2025 – Pemerintah Kabupaten Sanggau menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting (TP3S) III Tahun 2025. Rakor yang dilaksanakan di Ruang Rapat Babai Cinga Kantor Bupati Sanggau Kabupaten Sanggau, ini fokus pada evaluasi capaian dan penentuan strategi intervensi yang lebih tajam menyambut tahun anggaran baru. Selasa (25/11/2025).
Rapat dipimpin oleh Shopiar Juliansyah, Sekretaris TP3S Kabupaten Sanggau yang juga menjabat sebagai Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sanggau.
Dalam pengantarnya, Shopiar Juliansyah menegaskan bahwa percepatan penurunan stunting merupakan langkah krusial dalam rangka mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang sehat, cerdas, dan produktif. Hal ini sekaligus menjadi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang selaras dengan Visi Kabupaten Sanggau Maju Berkelanjutan dan Berkeadilan.
“Untuk mencapai visi tersebut maka Kabupaten Sanggau melalui misi meningkatkan kemampuan dan kompetensi sumber daya manusia yang unggul, di mana prevalensi stunting menjadi salah satu indikator kinerja daerah yang menjadi tolak ukur keberhasilannya,” kata Shopiar.
Angka Stunting Capai 23,83 Persen, Partisipasi Posyandu Rendah
Shopiar mengungkapkan data yang memerlukan perhatian serius dari seluruh pihak. Berdasarkan laporan program stunting Dinas Kesehatan (Dinkes) Sanggau per September 2025, terjadi peningkatan jumlah angka prevalensi stunting di Kabupaten Sanggau.
- Peningkatan Prevalensi: Angka prevalensi stunting per September 2025 tercatat 23,83 persen, meningkat dari angka tahun 2024 yang berada di level 21,30 persen.
- Partisipasi Rendah: Angka partisipasi masyarakat dalam kegiatan Posyandu masih cukup rendah, berada di angka 35,30 persen. Angka ini jauh dari target minimal 50 persen, dengan balita yang tercatat di Posyandu sebanyak 35.186 balita.
Identifikasi juga menunjukkan konsentrasi kasus berada di dua kecamatan dengan angka stunting tertinggi, yaitu Kecamatan Kapuas (459 kasus) dan Kecamatan Bonti (287 kasus). Secara spesifik, dua desa dengan angka kasus stunting tertinggi adalah Desa Sape Kecamatan Jangkang (82 kasus) dan Desa Bantai Kecamatan Bonti (74 kasus).
Upaya Perbaikan: Intervensi Tepat Sasaran Berbasis Data Valid
Shopiar Juliansyah menekankan bahwa data peningkatan kasus dan rendahnya partisipasi Posyandu ini harus segera ditindaklanjuti.
“Berdasarkan data tersebut, perlu dilakukan upaya perbaikan di antaranya pendataan dan intervensi program, serta pendanaan baik di tingkat kabupaten dan kecamatan secara umum, serta desa khususnya,” jelasnya.
Penentuan intervensi program dan pendanaan di tahun mendatang harus tepat sasaran, efektif, dan efisien. Oleh karena itu, Shopiar menegaskan pentingnya validitas data.
“Data ini akan digunakan oleh perangkat daerah untuk menyusun program dan kegiatan serta pendanaan yang akan termuat dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sanggau tahun 2025–2029,” tutupnya.
Rakor TP3S III ini diharapkan menjadi momentum penentuan kebijakan strategis untuk mengoreksi tren peningkatan stunting dan menguatkan sinergi program intervensi spesifik dan sensitif di tingkat akar rumput.
