//ISHAK DISKOMINFO-SGU//
SANGGAU, Dilaksanakannya rapat aksi HAM dan aksi PPK bertempat diruang rapat Bappeda Sanggau, Kamis (7/12).
Tampak hadir Sekretaris Bappeda Kabupaten Sanggau Shopiar Juliansyah, SE,MM, beserta perwakilan dari beberapa OPD Kabupaten Sanggau.
“Kita patut berbesar hati sekaligus bangga dengan hasil capaian aksi HAM dan aksi PPK Kabupaten Sanggau yang telah berhasil menempati peringkat ke tiga dengan skor nilai 2120 setelah Kabupaten Kubu Raya pada peringkat pertama dengan skor nilai 2130 dan Kota Pontianak pada peringkat ke dua dengan skor nilai 2129 pada seleksi hingga B09 di tingkat Provinsi Kalimantan Barat” demikian ungkap Sekretaris Bappeda Kabupaten Sanggau, Shopiar Juliansyah, SE,MM dalam kesempatan membuka Rapat Evaluasi Aksi HAM dan Aksi PPK Kabupaten Sanggau pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2017 di ruang rapat Kepala Bappeda Kabupten Sanggau. Rapat yang dihadiri oleh beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai anggota tim aksi tersebut bertujuan untuk mengevaluasi hasil yang telah dicapai tim aksi sampai pada B09 sekligus membangun komitmen bersama untuk mempersiapkan aksi pada B12 sehingga diharapkan prestasi tim aksi Kabupaten Sanggau dapat meningkat hingga pada peringkat kedua melewati Kota Pontianak yang hanya berada pada 5 (lima) point di atas Kabupaten Sanggau dan bahkan kalau bisa mengejar peringkat pertama melampaui Kabupaten Kubu Raya yang selisih skor nilainya hanya 10 point. Setidaknya demikian juga yang menjadi harapan Bupati Sanggau ketika menerima laporan Bappeda Sanggau sebagai lembaga leading sector dari kegiatan ini.
Pada sesi diskusi, telah diperoleh beberapa informasi sekaligus gambaran hambatan masing-masing OPD. Pada kesempatan tersebut, sekretaris Bappeda yang akrab disapa Pak Cecep ini cukup antusias memberikan arahan teknis sebagai solusi yang berkaitan dengan strategi pemenuhan kriteria-kriteria yang harus dilengkapi untuk B12 yang akan datang dengan menekankan pada kelengkapan data dukung yang valid dan lengkap serta beberapa dokumentasi terkait yang dapat mendukung meningkatnya nilai atau skor. Salah satu contoh, misalnya pemenuhan data dukung untuk Dinas KOMINFO Kabupaten Sanggau, harus melengkapi Laporan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), yang mencakup evaluasi hasil kinerja bila dibandingkan rencana kerja atau uraian tugas PPID, hambatan, solusi pemecahan masalah dan tindak lanjutnya. Kemudian data dukung kedua yang harus dipuni adalah Laporan Evaluasi Pelaksanaan SOP. Laporan ini menguraikan hasil evaluasi tentang sejauh mana PPID telah melaksanakan kegiatan informasi dan dokumentasi bila dibandingkan dengan SOP yang ada, apakah telah sesuai dengan SOP, apakah ada tahapan yang terlewatkan, atau mungkin ada tahapan yang diangap tidak perlu sehingga SOP perlu untuk direvisi. Hal yang sama juga dilakukan terhadap persoalan lain, seperti yang terkait kamtibmas atau pengaduan masyarakat dan hasil operasi dari Satpol PP, pengaduan pada perlindungan perempuan dan anak, permasalahan sosial kemasyarakatan, masalah pembangunan dan pengadaan barang dan jasa, serta persoalan pajak, pengelolaan keuangan dan asset daerah dan lain-lain.
Mengahiri rapat yang penuh kehangatan ini, Pak Cecep sebagai pemimpin rapat berharap semua data yang berupa informasi dan dokumentasi pendukung dari masing-masing OPD terkait dapat segera disampaikan sebelum tanggal 20 Desember 2017, kecuali untuk BPKAD bisa ditolerir lebih lama lagi karena data dukungnya berkaitan dengan laporan keuangan. Akhirnya rapat ditutup dengan sebuah komitmen bersama, bahwa tim aksi akan bekerja lebih keras lagi untuk mecapai prestasi terbaik, paling tidak untuk tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Suatu tekad yang berat untuk diwujudkan karna kabupaten lain pasti terus berpacu, namun semua bisa menjadi “nyata” bila tim aksi lebih kompak dan memiliki komitmen serta semangat yang kuat, demikian harap beliau.
Penulis: ISHAK
Editor: Izar