SANGGAU – Bupati Sanggau Paolus Hadi, S.IP.,M.Si yang diwakilkan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Sanggau Drs. Paulus Usrin, M.Si menghadiri dan membuka secara resmi kegiatan Focus Group Discussion (FGD) terkait Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Wilayah Kabupaten Sanggau.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pontianak, Kepala Kejaksaan Negeri Sanggau, Beberapa Kepala OPD terkait, Plh. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat serta tamu undangan lainnya.
Dalam Sambutan Bupati Sanggau yang dibacakan oleh Drs. Paulus Usrin, M.Si mengajak mensukseskan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2001 pada berbagai sektor.
“Hendaklah kita bersama berperan aktif dalam rangka mensukseskan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2001 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Sanggau yaitu pada pekerja sektor formal maupun sektor jasa konstruksi dan lainnya”, tuturnya.
Selanjutnya Asisten II menyampaikan agar setiap tenaga non ASN/Kontrak dan para perangkat desa didaftarkan ke BPJS ketenagakerjaan agar memperoleh Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).
“Agar memberikan perlindungan kepada seluruh tenaga non ASN/kontrak/pegawai pemerintah non Pegawai Negeri Sipil dan para perangkat desa melalui BPJS tenaga kerja mendapatkan jaminan kecelakaan kerja dan juga jaminan kematian”, tegasnya.
“Kita juga akan memastikan untuk memberikan perlindungan kepada seluruh pekerja di sektor jasa konstruksi melalui program BPJS Ketenagakerjaan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum dikeluarkan Surat Perintah Kerja oleh pengurus jasa/pemerintah daerah baik itu proyek yang bersumber dari APBD/APBN dan swasta”, sambungnya.
Diakhir sambutan Bupati Sanggau melalui Asisten II menyampaikan agar BPJS Ketenagakerjaan dapat berkoordinasi dengan baik dengan pemerintah Kabupaten Sanggau dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat pekerja.
“Kita harap kedepannya BPJS Ketenagakerjaan agar dapat berkoordinasi dengan baik dengan Pemerintah Kabupaten Sanggau sehingga mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat pekerja khususnya yang berada di Wilayah Kabupaten Sanggau”, tuturnya.
Kajari Sanggau dalam sambutannya menyampaikan bahwa siap mendukung penuh dan mengajak keterlibatan Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau bersama OPD-OPD terkait untuk berkolaborasi mencapai kesuksesan Inpres No 2 Tahun 2021.
“Kami selaku mitra kerja BPJS Ketenagakerjaan siap mendukung penuh kegiatan penyelenggaraan tersebut dan diharapkan kedepannya dapat berkolaborasi bersama Pemerintah Daerah dan juga OPD terkait agar bersama-sama mensukseskan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tersebut”, tuturnya.
Selanjutnya Kajari Sanggau Tengku Firdaus, S.H, M.H menyampaikan bahwa perlunya perhatian kepada kepesertaan tenaga perangkat desa di Wilayah Kabupaten Sanggau karena dinilai masih minim juga untuk guru honorer madrasah atau guru honorer yang bersumber dari dana BOS.
“Kepesertaan Anggota BPJS Ketenagakerjaan dari tenaga perangkat desa yang perlu menjadi perhatian karena baru 14 desa dari 163 desa yang ada di Kabupaten Sanggau yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan juga perlunya perhatian kepada guru honorer madrasah dan guru honorer yang bersumber dari dana BOS”, tuturnya.
Selanjutnya Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pontianak Andry Rubiantara memaparkan program-program jaminan yang meliputi meliputi perlindungan JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja), JK (Jaminan Kematian), JHT (Jaminan Hari Tua), dan JP (Jaminan Pensiun) sesuai dengan UU No. 24 tahun 2011.
Kemudian dilaksanakan sesi diskusi, dimana di sesi itu dapat menyerap masukan dari para peserta yang hadir terutama dari OPD yang terkait guna dilakukan pembahasan bersama.